beritapembangunan.web.id Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan strategi keuangan besar untuk memperkuat pembangunan tahun mendatang. Pemerintah daerah mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sekitar Rp3,7 triliun. Dana ini akan digunakan untuk program bantuan sosial dan pembangunan desa.
Besarnya Silpa mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien. Pemerintah ingin memastikan dana tersebut segera dimanfaatkan agar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Silpa bukan hanya sisa anggaran, tetapi peluang besar untuk mempercepat kesejahteraan rakyat,” ujar seorang pejabat Pemkab Bojonegoro.
Fokus pada Bantuan Sosial dan Infrastruktur Desa
Pemkab memprioritaskan penggunaan dana Silpa untuk bantuan sosial (bansos) dan penguatan infrastruktur desa. Kedua sektor ini dianggap paling berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Program bansos akan menargetkan warga rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak yatim, dan keluarga miskin. Pemerintah juga memperbaiki sistem data penerima agar bantuan lebih tepat sasaran.
Sementara itu, program pembangunan desa difokuskan pada jalan, jembatan, irigasi, air bersih, dan jaringan internet. Akses infrastruktur yang baik diyakini bisa mendorong aktivitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjelaskan, “Kami ingin desa menjadi mandiri. Dengan dukungan dana besar, masyarakat dapat mengembangkan potensi lokal dan membuka lapangan kerja.”
Pengelolaan Keuangan yang Efisien dan Terukur
Banyak pihak menilai Silpa sebesar Rp3,7 triliun adalah hasil dari pengelolaan fiskal yang disiplin. Pemerintah menegaskan bahwa dana ini tidak muncul karena proyek mandek, tetapi karena efisiensi dan perencanaan yang ketat.
Pemkab Bojonegoro menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis digital agar setiap penggunaan dana bisa dipantau. Pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah memiliki manfaat bagi warga. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama,” ujar perwakilan dari Badan Keuangan Daerah.
Langkah ini menunjukkan komitmen Bojonegoro untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana daerah.
Dampak Ekonomi yang Diharapkan
Pemanfaatan Silpa diperkirakan memberikan efek berganda (multiplier effect) pada perekonomian daerah. Ketika bansos tersalurkan, daya beli warga meningkat. Bersamaan dengan itu, proyek infrastruktur akan menyerap tenaga kerja lokal.
Aktivitas ekonomi pun akan tumbuh, terutama di sektor konstruksi, perdagangan, dan jasa. Ekonom lokal memperkirakan pertumbuhan ekonomi Bojonegoro bisa mencapai 6–7 persen jika program berjalan sesuai rencana.
Selain itu, pembangunan desa akan memperkuat rantai pasok pertanian dan memudahkan distribusi hasil bumi. Hal ini berpotensi menarik investasi baru ke sektor industri pengolahan dan logistik.
Sinergi Pemerintah Daerah dan Desa
Pemerintah Kabupaten juga menggandeng pemerintah desa untuk memastikan dana tersalurkan secara efektif. Melalui program Dana Desa Terpadu, sebagian Silpa akan dialokasikan ke desa-desa yang memiliki program produktif.
Dana tersebut akan digunakan untuk pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, dan penguatan ekonomi kreatif. Desa didorong untuk memanfaatkan potensi lokal seperti kerajinan, kuliner tradisional, dan wisata desa.
“Desa harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima,” kata salah satu pejabat bidang perencanaan.
Pendekatan ini diharapkan membuat pembangunan lebih merata dan masyarakat lebih berdaya secara ekonomi.
Pengawasan dan Evaluasi Ketat
Pemkab Bojonegoro membangun sistem pengawasan berlapis untuk menjaga kepercayaan publik. Setiap proyek dan program bansos akan diawasi oleh tim internal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta masyarakat melalui forum monitoring publik.
Laporan hasil kegiatan akan ditampilkan secara terbuka di situs resmi pemerintah. Dengan cara ini, warga dapat mengetahui bagaimana dana digunakan dan memberikan masukan langsung.
Pemerintah juga menggandeng lembaga independen untuk memastikan penggunaan dana sesuai aturan. Transparansi ini menjadi bukti bahwa Bojonegoro ingin menjadi contoh daerah dengan tata kelola keuangan yang bersih.
Komitmen untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Pemkab Bojonegoro menegaskan bahwa kebijakan fiskal tahun depan difokuskan pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dana Silpa bukan hanya alat belanja, tetapi sarana untuk memperkuat fondasi ekonomi desa dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Program bantuan sosial diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur desa akan menciptakan konektivitas ekonomi antarwilayah.
Jika strategi ini berjalan lancar, Bojonegoro akan memiliki struktur ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif. Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat terus terjalin secara konsisten.
Kesimpulan
Rencana Pemkab Bojonegoro memanfaatkan Silpa Rp3,7 triliun menjadi langkah penting dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Fokus pada bansos dan infrastruktur membuktikan orientasi pemerintah terhadap kebutuhan rakyat kecil.
Dengan sistem pengawasan ketat dan manajemen keuangan yang transparan, Bojonegoro berpotensi menjadi contoh sukses pengelolaan fiskal daerah. Silpa ini bukan akhir dari anggaran, melainkan awal dari perubahan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh pelosok desa.
Cek Juga Artikel Dari Platform liburanyuk.org