beritapembangunan.web.id Program pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Polda Sumatera Utara mendapat perhatian positif di tingkat nasional. Polda Sumut menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan lancar dan transparan. Tidak ada hambatan pendanaan, meski sebelumnya muncul pemberitaan mengenai dugaan kendala tersebut. Justru, program ini menjadi salah satu contoh terbaik dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Republik Indonesia.
Polda Sumut melihat SPPG sebagai fasilitas yang penting untuk memperkuat ketahanan gizi masyarakat. Kehadirannya diperlukan untuk memastikan anak-anak dan masyarakat di daerah 3T mendapatkan asupan gizi yang layak. Keberhasilan pembangunan SPPG di Sumut diharapkan menjadi pijakan bagi daerah lain agar dapat mempercepat realisasi program serupa.
Pembangunan Berjalan Efektif dan Diawasi Ketat
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, memastikan bahwa pembangunan SPPG diawasi langsung oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda). Mekanisme pelaksanaan mengikuti instruksi pimpinan, mulai dari perencanaan hingga tahap penyelesaian. Beberapa polres bahkan membangun lebih dari satu SPPG sebagai bentuk komitmen terhadap program prioritas nasional.
Proses pengawasan yang ketat membuat pembangunan berjalan sesuai standar. Hal ini mencakup kebersihan ruang, tata letak bangunan, keamanan pangan, dan fasilitas pendukung. Seluruh elemen harus memenuhi aturan agar setiap SPPG dapat beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Strategi Pendanaan Menggunakan Kemitraan Resmi
Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Nanang Masbudi, menjelaskan bahwa pendanaan program SPPG di tingkat polres memiliki struktur yang jelas. Satgas SPPG bekerja sama dengan Primkopol untuk menyediakan kebutuhan pembangunan awal. Bila dana dari Primkopol belum mencukupi, pengajuan dukungan dapat dilakukan melalui Bank Mandiri.
Skema ini berdasar pada nota kesepahaman antara pemerintah pusat dengan bank terkait. Dengan begitu, pendanaan tidak berjalan tanpa dasar hukum. Kemitraan resmi ini memberikan kepastian bahwa setiap tahapan pembangunan memiliki dukungan keuangan yang kuat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Irwasda juga memastikan bahwa tidak ada hambatan pendanaan dalam pembangunan SPPG. Investor turut membantu, sehingga kebutuhan anggaran dapat terpenuhi. Pendekatan pendanaan yang berlapis ini membuat proyek SPPG bisa terus berjalan tanpa terhenti di tengah jalan.
Tahapan Peresmian Bergantung pada BGN
Beberapa SPPG diketahui belum melakukan peresmian. Irwasda menjelaskan bahwa hal ini bukan karena masalah biaya. Proses peresmian menunggu tahapan dari Badan Gizi Nasional (BGN), terutama terkait pendanaan operasional yang diberikan secara bertahap.
Saat ini terdapat puluhan SPPG yang sudah beroperasi. Tahap selanjutnya akan menyusul setelah BGN selesai memberikan dukungan operasional. Sistem bertahap ini dibuat agar proses evaluasi lebih mudah dilakukan dan standar nasional tetap terjaga.
SPPG Sumut Jadi Pilot Project Nasional
Polda Sumut mengonfirmasi bahwa program SPPG di wilayah mereka kini menjadi rujukan nasional. Banyak daerah melihat desain bangunan, alur kerja, serta standar keamanan pangan yang diterapkan. Semua konstruksi mengikuti spesifikasi resmi BGN, termasuk syarat penerapan security food.
Keamanan pangan menjadi unsur utama dalam operasional SPPG. Makanan yang diproduksi harus lulus pemeriksaan ketat. Proses pengecekan dilakukan sejak bahan disiapkan hingga makanan didistribusikan. Dengan sistem seperti ini, risiko kontaminasi dapat diminimalkan.
Keberhasilan Sumut dalam menerapkan standar tersebut membuat daerah lain mulai melakukan studi banding. Mereka ingin memahami cara penerapan pola kemitraan, sistem pengawasan, dan manajemen operasional agar dapat mengadopsi model serupa.
Prioritas Pada Daerah 3T untuk Pemerataan Gizi
Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menegaskan bahwa pembangunan SPPG memprioritaskan daerah 3T. Tujuannya adalah memastikan pemerataan gizi bagi masyarakat yang sulit dijangkau. Arahan ini dituangkan dalam rencana kerja Polda Sumut dan diimplementasikan oleh para kapolres melalui program sosial masing-masing.
Irwasda kembali menguatkan arahan tersebut. Menurutnya, pembangunan di daerah 3T menjadi bagian dari misi sosial Polda Sumut untuk mendukung program pemerintah. Dengan hadirnya SPPG di daerah terpencil, akses masyarakat terhadap makanan bergizi menjadi lebih merata.
Perkembangan Pembangunan SPPG di Sumatera Utara
Di bawah naungan Yayasan Bhayangkari Sumatera Utara, program ini terus berkembang. Polda Sumut menargetkan pembangunan 117 SPPG. Dari jumlah tersebut, 39 sudah beroperasi secara penuh, 19 masih dalam tahap pembangunan, dan 59 akan mulai dikerjakan pada waktu yang telah dijadwalkan.
Total target ini menunjukkan keseriusan Polda Sumut dalam mendukung program makan bergizi gratis. Setiap pembangunan dilakukan secara profesional dan sesuai standar. Pengawasan berlapis membuat setiap fasilitas dapat berfungsi optimal setelah selesai dibangun.
Kesimpulan: Model Pembangunan SPPG yang Terencana dan Transparan
Dengan dukungan berbagai pihak, seperti Primkopol, Bank Mandiri, investor, dan pengawasan BGN, Polda Sumut memastikan pembangunan SPPG berjalan tanpa hambatan. Program ini bahkan menjadi percontohan nasional karena kualitas bangunan, standar keamanan pangan, dan pola pendanaan yang jelas.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas gizi dapat berjalan cepat jika didukung perencanaan matang dan kemitraan resmi. Polda Sumut berharap model ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia agar program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Cek Juga Artikel Dari Platform koronovirus.site