Ancaman siklon tropis yang kian sering muncul di wilayah Indonesia menjadi peringatan serius bagi arah pembangunan nasional dan daerah. Fenomena cuaca ekstrem ini tidak lagi dapat dipandang sebagai kejadian alam sesaat yang ditangani melalui respons darurat semata. Sebaliknya, siklon tropis telah berkembang menjadi risiko struktural yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Dalam konteks tersebut, pendekatan pembangunan yang bersifat reaktif dinilai tidak lagi memadai. Pembangunan yang mengabaikan risiko bencana justru berpotensi menimbulkan kerugian berulang, memperlambat pemulihan ekonomi, serta melemahkan ketahanan masyarakat dalam jangka panjang.
Ancaman Siklon Tropis dan Tantangan Pembangunan
Peningkatan frekuensi dan intensitas siklon tropis tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga memicu gangguan serius pada aktivitas ekonomi. Sektor pertanian, perikanan, transportasi, dan pariwisata menjadi sektor yang paling rentan terdampak. Kerusakan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan sistem air bersih menambah beban pemulihan yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat.
Dalam kondisi seperti ini, bencana tidak lagi dapat dipisahkan dari agenda pembangunan. Setiap kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek risiko bencana berpotensi menciptakan kerugian ekonomi berlipat ganda di masa depan.
Pandangan Pakar UMY tentang Mitigasi Terintegrasi
Pakar Ekonomi Islam dan Pembangunan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dyah Titis Kusuma Wardani, menegaskan pentingnya integrasi mitigasi bencana dalam kebijakan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan yang tidak adaptif terhadap risiko bencana justru memperlemah fondasi ekonomi dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.
“Siklon tropis memang membawa dampak ekonomi yang besar, tetapi dari perspektif ekonomi pembangunan, fenomena ini juga harus dilihat sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan infrastruktur,” ujarnya.
Dyah menekankan bahwa pembangunan tidak boleh lagi bersifat reaktif. Perencanaan harus dirancang sejak awal agar mampu beradaptasi dengan risiko bencana yang semakin kompleks akibat perubahan iklim.
Pembangunan Tangguh sebagai Investasi Jangka Panjang
Dalam pandangan Dyah, pembangunan tangguh bencana bukan sekadar upaya mengurangi kerusakan fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang yang efisien secara ekonomi. Infrastruktur yang dibangun tanpa mempertimbangkan risiko bencana cenderung mudah rusak dan membutuhkan biaya perbaikan berulang.
Sebaliknya, investasi pada infrastruktur tahan bencana dinilai mampu mengurangi kerugian di masa depan sekaligus mempercepat proses pemulihan ketika bencana terjadi.
“Infrastruktur yang dirancang tanpa mempertimbangkan risiko bencana akan menimbulkan beban ekonomi berulang. Sebaliknya, investasi pada infrastruktur tahan bencana justru lebih efisien dalam jangka panjang,” jelas Dyah.
Pendekatan ini mencakup penggunaan standar bangunan yang adaptif terhadap cuaca ekstrem, perencanaan tata ruang berbasis risiko, serta perlindungan kawasan rawan bencana.
Peran Kelembagaan dan Tata Kelola Risiko
Selain aspek fisik, Dyah menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dalam mitigasi bencana. Lembaga perencanaan dan pengelola risiko bencana harus memiliki kapasitas yang memadai, baik dari sisi sumber daya manusia maupun koordinasi lintas sektor.
Mitigasi bencana yang berjalan parsial dinilai tidak akan efektif. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu disinergikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi lintas sektor memungkinkan kebijakan mitigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, melainkan bagian dari sistem pembangunan secara menyeluruh.
Sistem Peringatan Dini dan Respons Adaptif
Penguatan sistem peringatan dini menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan terintegrasi mitigasi bencana. Sistem yang responsif dan terhubung dengan kebijakan pembangunan dapat meminimalkan dampak bencana terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
Menurut Dyah, sistem peringatan dini yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus diiringi dengan mekanisme respons yang jelas dan terlatih. Tanpa respons yang cepat dan terkoordinasi, informasi dini tidak akan memberikan manfaat maksimal.
Integrasi sistem peringatan dini ke dalam perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian ekonomi.
Peran Masyarakat dalam Ketahanan Ekonomi
Dyah juga menekankan bahwa mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat memiliki peran penting dalam membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.
Kesadaran publik terhadap risiko bencana serta partisipasi aktif dalam upaya mitigasi dinilai sebagai elemen krusial. Edukasi kebencanaan, kesiapsiagaan komunitas, dan adaptasi perilaku masyarakat terhadap risiko cuaca ekstrem akan memperkuat daya tahan ekonomi lokal.
Ketika masyarakat terlibat aktif, beban negara dalam penanganan bencana dapat berkurang, dan proses pemulihan menjadi lebih cepat serta inklusif.
Mitigasi sebagai Bagian dari Strategi Pembangunan Nasional
Integrasi mitigasi bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah dipandang sebagai langkah strategis. Dengan pendekatan ini, risiko siklon tropis tidak lagi diposisikan sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai risiko yang dapat dikelola secara sistematis dan berkelanjutan.
“Jika mitigasi bencana diintegrasikan secara konsisten dalam perencanaan pembangunan, maka siklon tropis tidak lagi menjadi hambatan utama pembangunan, melainkan risiko yang dapat dikelola,” pungkas Dyah.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta memastikan pembangunan tetap berjalan meski di tengah ancaman cuaca ekstrem.
Menuju Pembangunan Adaptif dan Berkelanjutan
Ancaman siklon tropis menjadi pengingat bahwa pembangunan di Indonesia harus bertransformasi. Pembangunan adaptif, berbasis risiko, dan terintegrasi mitigasi bencana menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan iklim global.
Dengan perencanaan yang matang, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta investasi pada infrastruktur tahan bencana, Indonesia memiliki peluang untuk membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Ke depan, mitigasi bencana bukan lagi pelengkap, melainkan fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Baca Juga : Jembatan Bailey di Bireuen Rampung, Akses Warga Kembali Terhubung Pasca Bencana
Jangan Lewatkan Info Penting Dari : beritabandar
