Pascabencana, Hunian Jadi Kebutuhan Paling Mendesak
Satu bulan setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Aceh Tamiang, pemerintah mulai mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Langkah ini diambil menyusul kondisi ribuan keluarga yang hingga kini masih kehilangan tempat tinggal layak akibat kerusakan rumah dalam skala besar.
Bencana yang terjadi pada akhir November tersebut meninggalkan dampak luas, tidak hanya merusak infrastruktur dan lahan pertanian, tetapi juga memaksa banyak warga bertahan di pengungsian dalam waktu cukup lama. Di tengah kondisi itu, kebutuhan akan tempat tinggal sementara menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman dan bermartabat.
Lokasi Strategis di Karang Baru Mulai Dikerjakan
Salah satu titik pembangunan huntara berada di Kecamatan Karang Baru, tepatnya di kawasan Jalan Medan–Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena relatif mudah diakses dan dekat dengan wilayah permukiman warga terdampak. Memasuki hari kedua pengerjaan, petugas bersama alat berat terlihat bekerja sejak pagi hingga malam hari untuk mempercepat proses pembangunan.
Aktivitas alat berat seperti ekskavator dan dozer tampak meratakan lahan, membuka akses, serta menyiapkan fondasi awal. Pemerintah menargetkan pembangunan berjalan cepat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kelayakan lahan, mengingat kondisi tanah pascabencana masih memerlukan penanganan khusus.
Keterlibatan BUMN dan Program CSR
Percepatan pembangunan huntara di Aceh Tamiang melibatkan kolaborasi lintas sektor. Tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditugaskan melalui koordinasi Danantara dan bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Eksekutif Vice President PT Hutama Karya, Nyoman Endi Mahendra, menjelaskan bahwa pihaknya mendapat mandat untuk membangun total 600 unit hunian sementara. Pembangunan tersebut harus diselesaikan dalam waktu singkat guna menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kami disuruh membangun 600 unit hunian sementara yang harus diselesaikan secepatnya. Lahan yang disiapkan ini sekitar 5,2 hektare,” ujar Nyoman. Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat kendala teknis di lapangan, target pembangunan tetap dipertahankan.
Penyesuaian Lahan demi Keamanan dan Kecepatan
Dalam pelaksanaannya, tidak seluruh lahan yang tersedia dapat langsung digunakan. Setelah dua hari pengerjaan intensif siang dan malam, tim menemukan beberapa area yang dinilai tidak layak dibangun secara cepat karena kondisi tanah yang belum stabil.
“Kondisi ini membuat kami harus melokalisir pelaksanaan di area yang benar-benar aman dan memungkinkan. Namun target tetap 600 unit huntara,” jelas Nyoman. Penyesuaian ini dilakukan demi menghindari risiko lanjutan bagi penghuni huntara ke depan.
Langkah selektif tersebut menunjukkan bahwa percepatan pembangunan tidak berarti mengabaikan faktor keselamatan. Pemerintah dan pelaksana proyek tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar hunian sementara benar-benar layak ditempati.
Spesifikasi Huntara dan Skala Pembangunan
Setiap unit huntara yang dibangun memiliki ukuran 4,5 x 4,5 meter atau sekitar 20 meter persegi. Dengan total 600 unit, luas bangunan yang akan diwujudkan mencapai lebih dari 12.000 meter persegi. Huntara ini dirancang sebagai tempat tinggal sementara yang sederhana namun fungsional, mampu melindungi penghuni dari cuaca serta memberikan ruang privat bagi keluarga.
Meskipun bersifat sementara, huntara diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warga, termasuk ruang tidur, area aktivitas keluarga, serta akses terhadap fasilitas umum seperti air bersih dan sanitasi.
Alat Berat dan Tenaga Lokal Dikerahkan
Untuk mendukung percepatan pembangunan, hampir 10 unit ekskavator, sejumlah dozer, dan berbagai alat bantu lainnya dikerahkan ke lokasi. Menurut Nyoman, seluruh alat berat didatangkan dari wilayah sekitar Aceh Tamiang untuk mempermudah mobilisasi di tengah kondisi transportasi yang masih terbatas pascabencana.
Selain itu, tenaga kerja juga direkrut dari berbagai daerah, dengan prioritas pada masyarakat lokal. Keterlibatan tenaga kerja setempat tidak hanya mempercepat pekerjaan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga yang terdampak bencana.
“Tenaga kerja kami datangkan dari beberapa daerah, terutama dari lokal. Ini sekaligus membantu masyarakat setempat agar tetap memiliki penghasilan di tengah situasi sulit,” ungkap Nyoman.
Target Penyelesaian Bertahap
Pemerintah menargetkan 200 unit huntara pertama rampung dalam waktu satu minggu. Sementara itu, sisa unit lainnya direncanakan selesai pada bulan Januari. Skema penyelesaian bertahap ini memungkinkan sebagian warga dapat segera menempati huntara sambil menunggu unit lainnya diselesaikan.
Pendekatan bertahap juga memberi ruang bagi evaluasi lapangan, sehingga jika ditemukan kendala teknis atau kebutuhan tambahan, penyesuaian dapat dilakukan pada tahap berikutnya.
Ribuan Rumah Rusak, Tantangan Pemulihan Besar
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 20.000 rumah tercatat mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang. Angka ini menunjukkan besarnya tantangan pemulihan yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat.
Huntara menjadi solusi awal yang sangat krusial, namun bukan akhir dari proses pemulihan. Setelah fase hunian sementara, pemerintah masih harus menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah permanen yang lebih aman dan tahan terhadap bencana serupa.
Harapan Warga dan Pemerintah
Bagi warga terdampak, pembangunan huntara membawa harapan baru setelah berminggu-minggu hidup dalam keterbatasan di pengungsian. Kehadiran tempat tinggal sementara diharapkan dapat memulihkan rasa aman, kesehatan, serta stabilitas sosial masyarakat.
Pemerintah berharap percepatan pembangunan huntara ini dapat menjadi fondasi awal pemulihan Aceh Tamiang. Dengan dukungan lintas sektor, kolaborasi BUMN, serta partisipasi masyarakat lokal, proses pemulihan pascabencana diharapkan berjalan lebih cepat dan terarah.
Penutup
Percepatan pembangunan hunian sementara di Aceh Tamiang mencerminkan komitmen pemerintah dalam merespons dampak bencana secara konkret. Dengan target 600 unit huntara, pengerahan alat berat, dan keterlibatan berbagai pihak, langkah ini menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak ribuan warga terdampak.
Meski tantangan masih besar, progres pembangunan huntara memberikan sinyal optimisme bahwa pemulihan pascabencana di Aceh Tamiang terus bergerak ke arah yang lebih baik, menempatkan keselamatan dan kesejahteraan warga sebagai prioritas utama.
Baca Juga : Progres Huntara Sumbar Kian Nyata, Rangka Mulai Terpasang
Jangan Lewatkan Info Penting Dari : quotesbook
