Pembangunan Tak Lagi Sekadar Birokrasi
Pola pembangunan di Jawa Tengah mengalami pergeseran penting sepanjang 2025. Kebijakan daerah tidak lagi sepenuhnya dirancang di balik meja birokrasi, tetapi lahir dari kolaborasi senyap antara pemerintah provinsi dan perguruan tinggi. Tanpa banyak sorotan, gagasan akademik mulai mengalir ke ruang-ruang kebijakan, menyentuh desa, pesisir, hingga wilayah rawan bencana.
Pendekatan ini menandai babak baru pembangunan daerah: lebih berbasis ilmu pengetahuan, lebih terukur, dan lebih dekat dengan kebutuhan warga. Kampus tidak lagi diposisikan sebagai menara gading, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyusun, menjalankan, dan mengevaluasi program pembangunan.
Langkah Cepat di Awal Kepemimpinan
Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kolaborasi ini tidak berhenti pada wacana.
Hanya 22 hari setelah pelantikan kepala daerah, tepatnya pada 14 Maret 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menandatangani nota kesepahaman dengan 44 perguruan tinggi negeri dan swasta. Kesepakatan tersebut menjadi fondasi kerja sama lintas sektor yang langsung bergerak di lapangan.
Forum Rektor Jawa Tengah dijadikan simpul koordinasi, mempertemukan kepentingan kebijakan publik dengan nalar akademik. Dari sinilah peran kampus mulai dipetakan secara sistematis, bukan sekadar simbolik.
Setiap Kampus, Peran Sesuai Keahlian
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Pemprov Jateng, Yasip Khasani, menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak bersifat seragam.
Setiap kampus diberi ruang memilih program sesuai karakter, kompetensi keilmuan, dan wilayah dampingan. Pendekatan ini membuat pembangunan lebih presisi, sekaligus meringankan beban pemerintah yang selama ini harus bekerja dengan keterbatasan sumber daya.
Kampus dengan keunggulan kesehatan masyarakat, misalnya, difokuskan pada isu stunting dan layanan kesehatan. Sementara kampus dengan kekuatan teknik dan lingkungan diarahkan pada mitigasi bencana, air bersih, dan perumahan.
Dari RTLH hingga Mitigasi Bencana
Hingga akhir 2025, kolaborasi ini telah melibatkan 44 perguruan tinggi dalam 29 program gubernur. Dampaknya mulai terlihat di berbagai sektor.
Di bidang perumahan, Dinas Perumahan Jawa Tengah menggandeng 15 universitas melalui program KKN Tematik untuk mengawal penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mahasiswa turun langsung memverifikasi kondisi rumah warga miskin agar bantuan tidak salah sasaran.
Di sektor kesehatan, sejumlah perguruan tinggi swasta membantu Dinas Kesehatan menyosialisasikan sensus kesehatan dan program Speling, memperluas jangkauan layanan ke masyarakat akar rumput.
Sementara itu, BPBD Jawa Tengah bekerja sama dengan 24 perguruan tinggi untuk penanganan wilayah rawan bencana. Kajian risiko, peta kerentanan, dan edukasi kebencanaan dipadukan dalam satu kerangka kebijakan yang lebih ilmiah dan preventif.
Kampus Mengawal Masalah Spesifik Daerah
Kolaborasi ini juga memungkinkan pemetaan masalah secara lebih spesifik. Penanganan stunting di Banyumas, misalnya, dikawal oleh Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Sementara isu serupa di Wonogiri dan Sragen ditangani Universitas Sebelas Maret (UNS).
Pendekatan berbasis wilayah dan keahlian ini membuat kebijakan tidak bersifat satu resep untuk semua. Setiap daerah ditangani sesuai karakter sosial, ekonomi, dan geografisnya.
Beberapa program unggulan bahkan lahir dari inisiatif kampus. Universitas Diponegoro (Undip) mengembangkan teknologi desalinasi air payau menjadi air siap minum bagi masyarakat pesisir, menjawab persoalan krisis air bersih yang selama ini kronis.
Menuju Seluruh Program Gubernur
Kolaborasi kampus dan pemerintah ini belum berhenti. Target Pemprov Jawa Tengah adalah melibatkan perguruan tinggi dalam seluruh 136 program kerja gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030.
Pada 2026, sebanyak 72 perguruan tinggi swasta tambahan ditargetkan bergabung. Pemerintah provinsi juga mendorong agar model ini direplikasi oleh pemerintah kabupaten dan kota, sehingga pembangunan berjalan seirama dari tingkat provinsi hingga desa.
Langkah ini diharapkan menciptakan ekosistem kebijakan yang berbasis data, riset, dan evaluasi berkelanjutan.
Apresiasi Nasional dan Nilai Strategis
Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr. Wahid Abdulrahman, menilai kolaborasi ini sebagai tonggak baru tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, kampus kini terlibat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan, bukan sekadar pelengkap.
Pendekatan ini juga mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menilai kolaborasi pemerintah daerah dan kampus sebagai cara cerdas memastikan kebijakan publik tidak berbasis intuisi semata.
Ketika Ilmu Menjadi Arah Pembangunan
Di Jawa Tengah, pembangunan kini tidak lagi berdiri sendiri di balik meja birokrasi. Ia hidup di ruang kelas, laboratorium, dan desa-desa. Ketika kampus turun tangan, kebijakan menemukan pijakan ilmiahnya—lebih terukur, lebih efisien, dan lebih membumi.
Kolaborasi ini mungkin berjalan sunyi, tetapi dampaknya mulai terasa nyata. Jawa Tengah sedang membangun dengan cara baru: menjadikan ilmu pengetahuan bukan sekadar pelengkap, melainkan arah utama pembangunan daerah.
Baca Juga : Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang
Jangan Lewatkan Info Penting Dari : dailyinfo
