IKN Tetap Jadi Fokus Pemerintah Prabowo

beritapembangunan.web.id – Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi prioritas pemerintah. Proyek strategis ini masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, sesuai hasil pembahasan pendahuluan RAPBN dan RKP 2026 yang disetujui dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis (24/7/2025).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa komitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN tidak berubah. “Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepatnya,” kata Prasetyo, Senin (28/7/2025).


Instruksi Tegas Presiden ke OIKN

Prabowo telah meminta Otorita IKN (OIKN) bekerja lebih cepat agar pembangunan infrastruktur inti segera selesai. Menurut Prasetyo, sarana untuk mendukung fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan. Sarana ini menjadi syarat penting sebelum pemindahan ibu kota dilakukan.

Anggaran Rp 48,8 triliun telah disiapkan untuk periode 2025–2029. Dana tersebut difokuskan untuk membangun kompleks legislatif, yudikatif, dan fasilitas pendukung lain di kawasan inti IKN.


Prioritas Pembangunan 2025–2029

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat penyelesaian fasilitas vital di IKN. “Dana ini digunakan untuk menyelesaikan proyek gedung parlemen, fasilitas legislatif, dan yudikatif,” ujarnya, Selasa (21/1/2025).

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, juga menegaskan bahwa selain menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif, anggaran ini mencakup pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah dibangun pada tahap pertama.

“Anggaran ini juga dialokasikan untuk mengelola fasilitas yang telah selesai, agar tetap terawat dan siap digunakan,” kata Basuki.


Proyek KPBU Capai Rp 60,93 Triliun

Selain dana APBN, pembangunan IKN juga dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 60,93 triliun. Dana ini digunakan untuk membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak.

Enam proyek KPBU lainnya juga tengah dikerjakan, termasuk jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 km di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).


Target IKN 2028

Basuki menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pada tahun 2028, IKN resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia. “Targetnya jelas, tahun 2028 IKN akan resmi menjadi ibu kota politik Indonesia,” tegasnya.

Cek juga artikel terbaru dan paling seru di faktagosip.web.id

By Blacky