Kabupaten Jadi Ujung Tombak Pembangunan Berkelanjutan
beritapembangunan.web.id – Solusi nyata dari krisis iklim tidak cukup hanya datang dari pusat. Kabupaten di seluruh Indonesia kini didorong untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan berkelanjutan dan penguatan ekonomi hijau.
Banyak inovasi lokal lahir dari kabupaten, mulai dari pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan hingga pemanfaatan energi terbarukan. Langkah-langkah ini menjadi jawaban atas masalah global seperti kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan lingkungan yang kian sering terjadi.
Peran Daerah dan Tantangan Ekonomi Ekstraktif
Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, banyak daerah masih bergantung pada ekonomi ekstraktif, seperti batu bara dan tambang mineral.
“Saat harga batu bara turun, perekonomian daerah langsung ikut tertekan. Ketergantungan ini membuat daerah sulit berkembang tanpa inovasi,” ujarnya pada Senin (1/9/2025).
Iqbal menyoroti target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo. Indonesia menargetkan penggunaan energi terbarukan 100 persen pada 2035. Untuk mencapai itu, pemerintah harus mulai memensiunkan pembangkit berbasis fosil tahun ini dan beralih ke energi baru terbarukan (EBT).
Contoh Nyata Inovasi Hijau
Salah satu contoh inovasi daerah adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. PLTB ini memiliki kapasitas 72 MW dengan 20 turbin angin setinggi 135 meter. Proyek ini telah beroperasi dan menambah pasokan listrik untuk jaringan transmisi 150 kV di wilayah Sulawesi Selatan.
Iqbal menekankan, tanpa inovasi seperti ini, daerah akan sulit berkembang.
“Jika pemerintah daerah tidak berinovasi, mereka akan tertinggal dan bergantung pada pola lama,” katanya.
Pembahasan di SDO 2025
Isu ini juga menjadi topik utama di acara Sustainable District Outlook (SDO) 2025, Kamis (28/8/2025), di Jakarta. Acara ini merupakan kolaborasi APKASI, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), dan beberapa organisasi pendukung.
Hilmar Farid, founder Jalin Indonesia, menegaskan bahwa krisis iklim adalah masalah fundamental. Ia mengingatkan, laporan UNDP 2022 menunjukkan dunia berada di era ketidakpastian yang kompleks, mulai dari krisis politik hingga degradasi lingkungan.
“Iklim sudah berubah, laut berubah, deforestasi semakin tinggi. Sudah saatnya kabupaten berdiri sendiri, bukan hanya sebagai pelengkap,” tegasnya.
Indonesia menargetkan net zero emission (NZE) pada tahun 2045. Hilmar menilai, narasi lokal yang berkembang di kabupaten harus diperkuat agar menjadi bagian dari transformasi nasional.
Transformasi dari Tingkat Lokal
Ristika Putri Istanti, Kepala Sekretariat LTKL, mengatakan bahwa anggota LTKL terus mendorong transformasi berkelanjutan di daerah. Menurutnya, banyak cerita sukses yang perlu dibagikan agar dapat menginspirasi daerah lain.
“Selama dua hari SDO 2025, kami menampilkan praktik baik dari berbagai kabupaten. Tema tahun ini adalah Kabupaten Bergerak, yang menegaskan bahwa transformasi dimulai dari tingkat lokal,” jelasnya.
Kesimpulan
Daerah, khususnya kabupaten, memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui inovasi hijau, mereka dapat menghadapi dampak krisis iklim sekaligus membangun kemandirian ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat menjadi kunci agar Indonesia mampu mencapai target 100 persen energi terbarukan pada 2035 dan net zero emission pada 2045.
Cek juga artikel berita paling baru di infowarkop.web.id