Insiden penembakan fatal yang melibatkan seorang agen U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) di Minneapolis, Minnesota, kembali memantik perdebatan serius tentang batas kewenangan aparat federal dan kemungkinan pertanggungjawaban hukum. Seorang perempuan berusia 37 tahun tewas ditembak di dalam mobilnya pada Rabu, 7 Januari 2026, di tengah pengetatan operasi penegakan hukum federal era Presiden Donald Trump.
Pemerintah federal menyebut tindakan agen sebagai pembelaan diri. Namun, pejabat lokal dan sejumlah bukti visual yang beredar justru menimbulkan keraguan. Pertanyaan pun mengemuka: apakah agen imigrasi AS bisa dituntut secara hukum atas penembakan tersebut?
Kronologi Penembakan Menurut Versi Resmi dan Video
Menurut juru bicara Department of Homeland Security (DHS), agen ICE melepaskan “tembakan defensif” setelah seorang pengemudi yang disebut sebagai “perusuh yang melakukan kekerasan” diduga mencoba menabrak petugas, sehingga menimbulkan ancaman langsung terhadap nyawa agen.
Namun, rekaman video yang diverifikasi oleh Reuters memperlihatkan situasi yang lebih kompleks. Dalam salah satu video, terlihat seorang petugas mendekati sebuah SUV, memerintahkan pengemudi keluar, dan berusaha membuka pintu. Petugas lain tampak berdiri di depan kendaraan.
Mobil kemudian bergerak maju sambil berbelok menjauh. Petugas di depan mobil terlihat mundur selangkah, mengangkat senjata, dan melepaskan tiga tembakan. Tidak jelas apakah kendaraan sempat menyentuh petugas, dan setidaknya satu tembakan dilepaskan setelah mobil melewati posisi petugas tersebut.
Aturan Penggunaan Kekuatan Mematikan
Di bawah hukum negara bagian Minnesota, penggunaan kekuatan mematikan hanya dibenarkan jika seorang petugas yang wajar meyakini bahwa tindakan tersebut mutlak diperlukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman kematian atau cedera serius.
Standar yang hampir sama juga berlaku dalam hukum federal Amerika Serikat. Aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan mematikan apabila terdapat alasan kuat untuk percaya bahwa seseorang menimbulkan ancaman langsung dan serius terhadap keselamatan jiwa.
Perbedaan penafsiran tentang apakah ancaman tersebut benar-benar “langsung dan tak terhindarkan” menjadi titik krusial dalam menilai legalitas penembakan ini.
Apakah Negara Bagian Bisa Menuntut?
Secara umum, agen federal seperti ICE memiliki kekebalan dari penuntutan pidana oleh negara bagian atas tindakan yang dilakukan dalam rangka tugas resmi. Kekebalan ini berlaku selama tindakan tersebut:
- Dilakukan dalam kapasitas tugas resmi, dan
- Diizinkan serta dianggap wajar menurut hukum federal.
Jika jaksa negara bagian Minnesota mencoba mengajukan dakwaan, agen tersebut dapat meminta pemindahan perkara ke pengadilan federal dan mengajukan klaim kekebalan hukum. Agar penuntutan berhasil, negara bagian harus membuktikan bahwa tindakan agen:
- Berada di luar tugas resminya, atau
- Bersifat tidak masuk akal secara objektif dan jelas melanggar hukum.
Apabila hakim menyatakan agen tersebut kebal hukum, perkara pidana akan dihentikan dan tidak dapat diajukan ulang oleh negara bagian.
Ambang Tinggi Penuntutan di Tingkat Federal
Jaksa federal memiliki kewenangan untuk menuntut aparat penegak hukum dalam kasus penembakan mematikan. Namun, praktiknya sangat jarang terjadi. Ambang pembuktian sangat tinggi karena jaksa harus menunjukkan bahwa petugas:
- Mengetahui tindakannya melanggar hukum, atau
- Bertindak dengan mengabaikan secara sembrono batas konstitusional kewenangannya.
Dalam banyak kasus serupa di Amerika Serikat, penuntutan federal gagal karena sulit membuktikan niat jahat atau kesadaran melanggar hukum dari aparat.
Gugatan Perdata dan Qualified Immunity
Di luar pidana, keluarga korban masih dapat mencoba menempuh jalur perdata. Namun, di sinilah muncul hambatan besar berupa doktrin qualified immunity. Doktrin ini melindungi aparat negara dari gugatan perdata, kecuali jika korban dapat membuktikan bahwa tindakan petugas melanggar hak konstitusional yang sudah jelas dan mapan.
Investigasi Reuters pada 2020 mencatat bahwa qualified immunity telah menjadi tameng efektif bagi aparat yang dituduh menggunakan kekuatan berlebihan, sehingga peluang korban atau keluarganya memperoleh ganti rugi menjadi sangat kecil.
Kesimpulan: Bisa Dituntut, Tapi Sangat Sulit
Secara teori, agen imigrasi AS bisa dituntut, baik pidana maupun perdata. Namun, dalam praktiknya, jalan menuju pertanggungjawaban hukum sangat terjal. Kombinasi kekebalan federal, standar pembuktian yang tinggi, dan perlindungan qualified immunity membuat kasus seperti penembakan di Minneapolis jarang berujung pada dakwaan atau hukuman.
Kasus ini kembali menyoroti perdebatan lama di Amerika Serikat tentang akuntabilitas aparat penegak hukum—terutama ketika kekuatan mematikan digunakan dalam situasi yang masih menyisakan banyak pertanyaan.
Baca Juga : OTT di Jakarta Utara, KPK Sita Sejumlah Uang
Cek Juga Artikel Dari Platform : seputardigital
