beritapembangunan.web.id Wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir bandang dan longsor berskala besar. Dampaknya dirasakan hampir di seluruh kecamatan. Aktivitas warga lumpuh total.
Air bah menyapu permukiman, lahan pertanian, dan fasilitas umum. Banyak rumah warga rusak berat. Sebagian lainnya tidak lagi layak huni.
Kondisi ini diperparah dengan terputusnya jaringan komunikasi. Akses informasi menjadi sangat terbatas. Proses evakuasi pun menghadapi kendala serius.
Pernyataan Keras Bupati Aceh Utara
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah pusat. Ia menilai respons yang diberikan belum sebanding dengan skala bencana.
Menurut Ismail, wilayahnya seakan tidak mendapat perhatian serius. Ia menyebut kondisi ini terjadi karena Aceh Utara dianggap kurang menarik perhatian nasional.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam forum koordinasi pemulihan pascabencana wilayah Sumatra. Ismail menilai suara daerah sering kalah oleh isu yang lebih viral.
Hampir Seluruh Kecamatan Terdampak
Ismail mengungkapkan bahwa hampir semua kecamatan di Aceh Utara terdampak. Tidak hanya satu atau dua titik. Skala kerusakan dinilai sangat luas.
Banjir bandang datang dengan cepat. Banyak warga tidak sempat menyelamatkan harta benda. Beberapa lokasi bahkan terisolasi.
Akses jalan tertutup material longsor. Distribusi bantuan menjadi terhambat. Aparat daerah bekerja dalam keterbatasan.
Jaringan Telekomunikasi Lumpuh
Salah satu dampak paling krusial adalah lumpuhnya jaringan telekomunikasi. Menara komunikasi di beberapa wilayah tidak berfungsi.
Kondisi ini menyulitkan koordinasi darurat. Warga kesulitan menghubungi keluarga. Informasi kebutuhan mendesak sulit disampaikan.
Pemerintah daerah menyebut kerusakan infrastruktur komunikasi memperparah situasi. Bantuan dari luar daerah sulit diarahkan secara tepat.
Perbandingan dengan Bencana Besar Masa Lalu
Dalam pernyataannya, Ismail bahkan membandingkan dampak bencana ini dengan Tsunami Aceh 2004. Ia menilai kerusakan yang terjadi sangat masif.
Menurutnya, meski karakter bencananya berbeda, skala kehancuran di Aceh Utara tidak bisa dianggap ringan. Banyak wilayah porak-poranda.
Pernyataan ini memicu perhatian publik. Perbandingan tersebut menunjukkan tingkat keparahan yang dirasakan pemerintah daerah.
Kritik terhadap Pola Respons Pemerintah Pusat
Ismail menyoroti pola penanganan bencana yang dinilai belum merata. Ia menyebut perhatian sering kali bergantung pada sorotan media.
Daerah yang ramai diberitakan cenderung lebih cepat mendapat bantuan. Sementara wilayah lain harus menunggu lebih lama.
Menurutnya, negara seharusnya hadir tanpa menunggu viral. Penanganan bencana adalah kewajiban, bukan respons situasional.
Tantangan Daerah dalam Penanganan Darurat
Pemerintah daerah Aceh Utara menghadapi tantangan besar. Anggaran terbatas. Peralatan tidak selalu memadai.
Petugas di lapangan bekerja tanpa henti. Namun, kebutuhan jauh lebih besar dari kapasitas yang tersedia.
Ismail menyebut daerah membutuhkan dukungan nyata. Bantuan logistik, alat berat, dan pemulihan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak.
Dampak Sosial dan Ekonomi Warga
Bencana ini berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi warga. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian.
Lahan pertanian rusak parah. Aktivitas ekonomi berhenti sementara. Warga bergantung pada bantuan.
Anak-anak terpaksa menghentikan aktivitas belajar. Fasilitas pendidikan turut terdampak. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran jangka panjang.
Harapan akan Perhatian Nasional
Ismail berharap kritik yang disampaikannya tidak dipandang sebagai keluhan semata. Ia ingin membuka mata semua pihak.
Menurutnya, Aceh Utara membutuhkan perhatian nasional. Pemulihan tidak bisa dilakukan sendiri oleh daerah.
Ia juga mendorong evaluasi sistem penanganan bencana. Negara harus hadir secara merata di semua wilayah.
Penutup
Bencana banjir dan longsor di Aceh Utara menjadi ujian serius bagi sistem penanggulangan bencana nasional. Dampaknya meluas dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan warga.
Kritik Bupati Ismail A. Jalil mencerminkan suara daerah yang merasa terabaikan. Di tengah situasi darurat, kehadiran negara sangat dinantikan.
Penanganan bencana tidak seharusnya bergantung pada viralitas. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Aceh Utara kini menunggu langkah nyata, bukan sekadar simpati.
Cek Juga Artikel Dari Platform 1reservoir.com