beritapembangunan.web.id – Kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar di berbagai daerah di Jawa Barat setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu keresahan publik. Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat mendesak agar pelaksanaan MBG di seluruh provinsi dihentikan sementara sampai penyebab dan tata kelola program ini benar-benar dievaluasi.
Ketua Fortusis Jabar, Dwi Soebanto, menyatakan bahwa maraknya keracunan menunjukkan adanya masalah serius dalam penyelenggaraan MBG di sekolah-sekolah.
“Kami sebagai orang tua khawatir dengan keselamatan anak-anak di sekolah. Menyimak maraknya keracunan MBG di Jawa Barat, kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut penyebabnya secara tuntas,” kata Dwi Soebanto, Senin (29/9/2025).
🚫 Desakan Hentikan MBG Sementara
Fortusis meminta Gubernur Jawa Barat untuk mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara program MBG. Menurut mereka, sambil menunggu hasil investigasi, anggaran MBG sebaiknya dialihkan langsung kepada orang tua siswa dengan pengawasan sekolah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan gizi anak tanpa risiko kesehatan.
“Kami memohon kepada Gubernur Jawa Barat agar menghentikan sementara MBG dan mengalihkan uang MBG kepada orang tua siswa dengan pengawasan pihak sekolah,” ujar Dwi.
Langkah ini, lanjutnya, diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi anak-anak sembari memastikan alokasi dana tetap digunakan untuk asupan gizi pelajar.
📉 Data Korban Keracunan MBG di Jabar
Berdasarkan catatan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan setempat, korban keracunan akibat menu MBG di Jawa Barat mencapai 1.775 pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK.
Beberapa daerah dengan kasus keracunan besar antara lain:
- Kabupaten Bandung Barat: lebih dari 1.000 pelajar menjadi korban.
- Kabupaten Garut: tercatat 657 pelajar terdampak.
- Kasus serupa juga dilaporkan di Bogor, Cianjur, Sumedang, Tasikmalaya, Sukabumi, Kota Bandung, Cimahi, dan Cirebon.
Rentetan kasus ini dinilai mencoreng tujuan mulia program MBG yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan asupan gizi pelajar dan mengurangi beban ekonomi keluarga.
🔎 Fokus Evaluasi: Higienitas dan Distribusi
Fortusis menilai kasus keracunan massal ini tidak hanya soal kelalaian individu tetapi menunjukkan adanya kesenjangan pada sistem pengawasan, kualitas penyediaan bahan makanan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
Menurut Dwi, penting bagi pemerintah provinsi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok MBG, mulai dari penyedia bahan pangan, proses masak, hingga pengantaran ke sekolah.
Ia juga menyoroti pentingnya standar higienitas dapur dan pengawasan ketat di lapangan untuk mencegah insiden serupa.
👩👩👦 Kekhawatiran Orang Tua
Sejumlah orang tua mengaku cemas dan khawatir karena insiden keracunan terjadi secara berulang di berbagai daerah. Mereka menuntut jaminan kualitas dan keamanan pangan sebelum program dilanjutkan kembali.
“Kami tidak menolak program MBG karena tujuannya bagus untuk gizi anak-anak. Tapi kami ingin ada jaminan keamanan pangan agar anak kami tidak jadi korban lagi,” ungkap salah satu wali murid di Bandung.
🏛️ Seruan Penegakan Hukum dan Reformasi Sistem MBG
Fortusis juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas penyebab keracunan demi mencegah kejadian serupa terulang.
“Pemerintah daerah harus lebih transparan dan memastikan kualitas bahan pangan dan penyedia jasa katering. Kami ingin anak-anak mendapat makanan bergizi yang aman dan sehat,” tegas Dwi.
Mereka menilai, selain menghentikan sementara program, perlu dilakukan reformasi sistem penyelenggaraan MBG, termasuk melibatkan pihak sekolah dan orang tua secara lebih aktif dalam pengawasan.
📢 Harapan ke Depan
Para orang tua berharap hasil evaluasi nanti dapat memperbaiki standar pelayanan MBG agar tidak hanya bergizi tetapi juga aman dan higienis.
“Kami tetap mendukung program ini bila pelaksanaannya lebih transparan, higienis, dan diawasi ketat. Keselamatan anak-anak adalah prioritas,” pungkas Dwi.
Cek juga platform artikel seru lainnya di ketapangnews
