beritapembangunan.web.id Pemerintah terus mendorong penguatan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas dan perjanjian kinerja yang terukur. Salah satu langkah nyata terlihat dalam penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas serta perjanjian kinerja di lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan ini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan pimpinan lembaga pengawasan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa agenda integritas bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan komitmen bersama lintas lembaga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Integritas sebagai Fondasi Kepastian Hukum
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menegaskan bahwa integritas merupakan penopang utama dalam menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan. Tanpa integritas aparatur, hukum berisiko kehilangan makna dan kepercayaan publik akan terus menurun.
Menurutnya, birokrasi yang berintegritas akan mampu menjalankan fungsi pelayanan secara adil dan profesional. Integritas tidak hanya tercermin dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari sikap aparatur dalam melayani masyarakat. Nilai ini menjadi dasar untuk membangun sistem pemerintahan yang dipercaya dan dihormati.
Zona Integritas sebagai Instrumen Reformasi
Pembangunan Zona Integritas dipandang sebagai instrumen penting dalam reformasi birokrasi. Melalui Zona Integritas, kementerian dan lembaga didorong untuk melakukan perubahan sistematis dalam tata kelola, budaya kerja, serta pelayanan publik.
Kementerian Hukum diharapkan mampu menjadikan Zona Integritas sebagai gerakan internal yang berkelanjutan. Tidak berhenti pada penandatanganan komitmen, tetapi diwujudkan dalam praktik kerja sehari-hari. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya bersifat administratif, melainkan berdampak nyata bagi masyarakat.
Perjanjian Kinerja Dorong Akuntabilitas
Selain komitmen pembangunan Zona Integritas, penandatanganan perjanjian kinerja menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas aparatur. Perjanjian kinerja berfungsi sebagai alat pengendali kinerja yang jelas dan terukur.
Melalui perjanjian ini, setiap pimpinan unit kerja memiliki target dan indikator yang harus dicapai. Capaian tersebut nantinya menjadi dasar evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas organisasi serta mendorong budaya kerja yang berorientasi hasil.
Transformasi Pelayanan di Kementerian Hukum
Menteri Rini juga menekankan pentingnya semangat transformasi dalam pelayanan publik. Kementerian Hukum diharapkan terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Transformasi pelayanan mencakup penyederhanaan proses, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan langkah tersebut, layanan hukum dapat diakses lebih mudah, cepat, dan transparan oleh masyarakat.
Komitmen Pimpinan dan Lintas Lembaga
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Kehadiran pimpinan kementerian menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda integritas dan reformasi birokrasi.
Selain itu, hadir pula Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ibnu Basuki Widodo dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih. Keterlibatan lembaga pengawas ini memperkuat pesan bahwa pembangunan integritas harus disertai pengawasan yang konsisten.
Peran Pengawasan dalam Menjaga Integritas
Pengawasan menjadi elemen penting dalam memastikan komitmen tidak berhenti pada tataran simbolik. KPK dan Ombudsman memiliki peran strategis dalam mengawal pelaksanaan Zona Integritas dan perjanjian kinerja.
Melalui pengawasan eksternal, potensi penyimpangan dapat ditekan sejak dini. Di sisi lain, pengawasan juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran agar instansi pemerintah terus memperbaiki sistem dan layanannya.
Budaya Kerja Bersih dan Melayani
Pembangunan Zona Integritas pada akhirnya bertujuan membentuk budaya kerja yang bersih dan melayani. Aparatur diharapkan menjunjung tinggi nilai profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tugas.
Budaya kerja ini tidak bisa dibangun secara instan. Diperlukan konsistensi, keteladanan pimpinan, serta komitmen seluruh jajaran. Dengan budaya kerja yang kuat, pelayanan hukum akan semakin berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik.
Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Menteri Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan Zona Integritas tidak hanya diukur dari penilaian internal, tetapi dari kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan.
Masyarakat berhak mendapatkan layanan hukum yang adil, cepat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap komitmen yang ditandatangani harus berujung pada perbaikan nyata di lapangan. Inilah esensi dari reformasi birokrasi yang sesungguhnya.
Langkah Berkelanjutan Menuju Birokrasi Modern
Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi langkah penting menuju birokrasi yang modern dan berintegritas. Namun, tantangan ke depan masih besar. Konsistensi pelaksanaan, evaluasi berkala, dan keterbukaan terhadap kritik menjadi kunci keberhasilan.
Dengan dukungan lintas lembaga dan komitmen pimpinan, Kementerian Hukum diharapkan mampu menjadi teladan dalam reformasi birokrasi nasional. Upaya ini menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju pemerintahan yang bersih, dipercaya, dan melayani kepentingan rakyat secara optimal.
Cek Juga Artikel Dari Platform seputardigital.web.id