beritapembangunan.web.id Badan Pusat Statistik (BPS) terus berupaya menghadirkan data dan informasi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Melalui program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), BPS membantu pemerintah memastikan kebijakan publik benar-benar menyentuh sasaran.
Program ini menjadi dasar bagi upaya transformasi tata kelola data nasional. Dengan DTSEN, setiap rumah tangga dapat terpetakan dengan akurat. Penentuan siswa penerima bantuan, program bansos, dan subsidi perumahan kini bisa dilakukan secara lebih adil.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
Keberhasilan DTSEN dan program BPS lainnya bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa pintu BPS selalu terbuka untuk berkolaborasi. Ia mengajak para Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan data BPS dalam setiap proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Menurut Amalia, BPS di tingkat provinsi hingga kabupaten siap menjadi mitra strategis. Setiap kantor BPS memiliki fasilitas Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang menyediakan berbagai data sosial, ekonomi, dan demografi. Pemerintah daerah bisa mengaksesnya langsung untuk mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Aplikasi Digital dan Layanan Data Cepat
Dalam era digital, BPS menghadirkan layanan yang makin mudah diakses. Salah satunya adalah aplikasi AllStat, platform digital yang mengumpulkan data statistik nasional dan daerah dalam satu sistem terpadu. Melalui aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melihat perkembangan ekonomi, inflasi, hingga kemiskinan secara real-time.
Selain itu, BPS terus memperbarui sistem layanan publiknya agar data tidak hanya cepat diakses, tetapi juga mudah dipahami. Dengan sistem yang transparan, masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama mengawasi arah pembangunan.
Kolaborasi Pemutakhiran Data Lapangan
BPS juga mendorong pemerintah daerah aktif dalam pemutakhiran data. Kolaborasi ini telah berjalan di beberapa kota, seperti Surabaya dan Siak. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah dan BPS melakukan pemadanan data untuk memastikan semua informasi sesuai dengan kondisi lapangan.
Pemutakhiran data dilakukan secara hati-hati dan sistematis. Petugas lapangan dilatih agar data yang dikumpulkan sesuai standar nasional. Pendekatan ini membantu menghindari duplikasi data dan meningkatkan akurasi basis data tunggal.
BPS juga membuka ruang bagi akademisi, lembaga sosial, dan masyarakat untuk ikut serta dalam proses validasi. Prinsipnya, data harus inklusif dan bisa digunakan oleh siapa pun yang berkepentingan untuk kemajuan masyarakat.
Dampak Nyata bagi Pembangunan Daerah
Manfaat kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah mulai terlihat. Data yang valid membantu pemda menentukan arah pembangunan secara efisien. Dalam sektor infrastruktur, misalnya, data kependudukan dan sebaran ekonomi menjadi dasar menentukan prioritas pembangunan jalan dan jembatan.
Di bidang sosial, program DTSEN membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Masyarakat miskin dan rentan kini lebih mudah diidentifikasi. Pemerintah tidak lagi kesulitan membedakan siapa yang berhak menerima bantuan, sehingga potensi tumpang tindih bisa ditekan.
Bahkan dalam sektor pendidikan, data statistik menjadi panduan menentukan lokasi sekolah baru di wilayah yang kekurangan fasilitas belajar. Dengan begitu, kebijakan pembangunan tidak lagi mengandalkan perkiraan, tetapi berpijak pada fakta.
Mencegah Pemborosan Anggaran
Ketersediaan data tunggal juga membantu mencegah pemborosan anggaran. Pemerintah daerah dapat menghindari tumpang tindih proyek antarinstansi. Program sosial, ekonomi, dan infrastruktur bisa diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala BPS menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan harus didasarkan pada analisis data. Dengan begitu, hasilnya akan lebih terukur dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah
Selain menyediakan data, BPS juga fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Berbagai pelatihan dilakukan agar ASN memiliki kemampuan membaca, menganalisis, dan memanfaatkan data secara efektif.
Menurut Amalia, literasi data harus menjadi budaya di lingkungan birokrasi. Pejabat daerah perlu memahami bagaimana membaca angka statistik agar bisa mengambil keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).
Ia menambahkan, data yang tidak dimanfaatkan hanya akan menjadi arsip. Oleh karena itu, BPS mendorong semua pemda untuk menjadikan data sebagai alat perencanaan utama.
Arah Baru Pembangunan Berkeadilan
Kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah bukan hanya urusan teknis statistik, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil. Data menjadi dasar bagi kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil dan daerah tertinggal.
Amalia menekankan bahwa data tidak sekadar angka. Di balik setiap angka ada wajah manusia dan cerita kehidupan. Karena itu, akurasi dan integritas data adalah tanggung jawab moral semua pihak.
Dengan data yang baik, pembangunan dapat menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Pemerintah bisa memastikan tidak ada warga yang tertinggal karena kekurangan informasi atau salah sasaran kebijakan.
Penutup: Data untuk Indonesia Maju
Melalui kerja sama yang berkelanjutan, BPS dan pemerintah daerah berkomitmen membangun ekosistem data nasional yang kuat. Semua kebijakan akan lebih terarah, anggaran lebih efisien, dan hasil pembangunan lebih merata.
Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa keberhasilan pembangunan dimulai dari informasi yang akurat. Dengan dukungan teknologi dan komitmen bersama, Indonesia melangkah menuju masa depan yang lebih terukur dan sejahtera. depan yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Cek Juga Artikel Dari Platform updatecepat.web.id