Pemangkasan TKD Berisiko Hambat Pembangunan Daerah
beritapembangunan.web.id – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 berpotensi menghambat pembangunan di banyak wilayah Indonesia. Banyak daerah masih mengandalkan transfer pusat untuk membiayai proyek infrastruktur dan layanan publik.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan anggaran TKD sebesar Rp 650 triliun. Angka ini turun 24,8% dibanding outlook anggaran 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.
Dampak Pemangkasan TKD
Ekonom LPEM-UI Teuku Riefky menilai pemangkasan TKD akan berdampak besar pada perekonomian daerah. Banyak daerah kesulitan karena pendapatan mereka masih sangat bergantung pada dana pusat.
“Ada risiko pembangunan daerah terhambat karena pembangunan tidak lagi sepenuhnya ditangani pusat,” kata Riefky, Senin (25/8/2025).
Pemangkasan ini bisa menghambat renovasi sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Tunjangan pegawai daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpotensi dikurangi. Hal ini dapat menurunkan kualitas layanan publik.
Daerah Cari Sumber Pendapatan Baru
Banyak pemerintah daerah mulai menaikkan pajak lokal seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa daerah, seperti Pati, Bone, dan Cirebon, sudah melakukannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Daerah mencari semua cara untuk menambah pendapatan akibat pemangkasan dari pusat,” tambah Riefky.
Meski demikian, tambahan pajak ini tidak cukup menutup kekurangan dana. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur dan layanan publik tetap berpotensi melambat.
Fokus Anggaran pada Program Prioritas
Riefky menyoroti bahwa pembangunan yang kini dikelola pemerintah pusat belum tentu sesuai dengan kebutuhan daerah. Saat ini, anggaran lebih diprioritaskan untuk program nasional, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemangkasan TKD dilakukan untuk mengalihkan dana ke program prioritas. Belanja pemerintah pusat pada 2026 naik 16% menjadi Rp 3.136,5 triliun.
“Bahkan masalah sampah daerah pun juga akan diambil alih,” ujar Sri Mulyani, Kamis (21/8/2025).
Program Prioritas Pemerintah
Beberapa program besar yang akan dibiayai antara lain:
- Pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- Koperasi Desa Merah Putih untuk penguatan ekonomi desa.
- Program makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Tantangan Daerah ke Depan
Daerah harus berinovasi untuk menjaga kelanjutan pembangunan. Optimalisasi pajak, menarik investasi, dan bekerja sama dengan swasta menjadi solusi yang bisa ditempuh.
Jika tidak ada langkah cepat, pemangkasan TKD dapat memperlebar kesenjangan antara daerah yang kuat secara fiskal dan daerah yang lemah.
Cek juga artikel lagu paling populer cuman ada di lagupopuler.web.id
